Samosir Berubah

"perubahan bisa dilakukan oleh siapapun"

Masihkah ada kontrak Sosial Masyarakat RI ?

 

Suatu masyarakat yang kuat karena memiliki ikatan sosial, walau kadang kurang masuk akal, akan tetapi di dalam berbagai lapisan masyarakat bahkan bernegara hal ini pasti dijumpai.

Dalam masyarakat yang lebih kecil seperti samosir, ikatan yang muncul adalah ikatan adat, sehingga panggilan jiwa untuk bermasyarakat ada karena ikatan adat. Hal ini pulalah yang mendorong masyarakat untuk saling membantu, karena ada unsur marga sebagai identitas adat. Seseorang datang ke suatu ‘paradaton’, acara adat, seperti upacara pernikahan, pemakaman serta merta membawa kewajibannya. Ada yang membawa Ulos, beras, uang , namun ada juga dari pihak parboru (pihak keluarga perempuan) yang datang ke acara bertindak sebagai parhobas atau pengerja di acara tersebut, memasak,mencuci, dll. Tak peduli pangkat dan jabatan, di dalam tatanan adat parboru adalah parhobas.

Hal ini menjadi pengikat, sebagai pemersatu kemanapun masyarakat batak melangkah. Ke bealhan dunia manapun ia berada, pastilah mencari saudaranya, kecuali mungkin ke bulan (ehm.. dekat sabulan). Identitas ini menjadi simpul-simul dalam bermasyarakat, contoh marga sinaga memiliki kumpulan marga sinaga, Sijabat dengan kumpulan sijabat (Biasanya dengan Boru dohot Ibebere).

Dalam perjalanannya masyarakat suku memiliki tradisi, memili hukum-hukum adat yang diterapkan di daerah dan lingkungan mereka, hal ini menjadi sebuah ‘aturan’ yang dipatuhi bersama, dan diakui secara turun temurun. ada yang tertulis, namun pada umumnya tidak terulis.

***

Masyarakat suku makin berkembang, beberapa suku bergabung membentuk suatu bangsa. Pada awal masa kerajaan suku yang satu mengintimidasi atau bahkan menjajah suku yang lain, sehingga aturan yang berlaku adalah aturan raja pemenang. Hal ini karena adanya ketidaksetaraan antasa masyarakat yang satu dengan yang lain. Begitu juga dengan negara pada awalnya, aturan yang berlaku adalah aturan negara penjajah.

Setelah masyarakat mengenal Hak Azasi Manusia dan menghapuskan penjajahan, kemudian timbulah suatu ‘negara’ yang merdeka. Dalam pembentukankannya negara pastilah memiliki pengikat, setiap suku berusaha memasukkan aturan sukunya. Atau seiring perkembangan peradaban, aturan suku ditingalkan dan mengusung aturan Agama. Di indonesia hal ini pernah terjadi, pada saat awal pembentukan dasar negara, dikenal dengan Piagam Jakarta.

“Kontrak Sosial”

Hal yang kemudian menyatukan seluruh suku bangsa, yang sangt banyak adalah sebuah kontrak yang diharapkan menjadi pemersatu, dengan memperhatikan semua anggota dan tidak ada diskriminasi. Kontrak sosial diakui oleh seluruh bangsa dan negara, seperti misalnya di Indonesia. Kontrak sosialnya adalah UUD 1945, sehingga siapaun presidennya harus memenuhi kontrak tersebut.

Pembukaan UUD 1945

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan
inikemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia

 

Di dalam kontrak sosial tersebut adanya cita-cita yang ingin di capai, ada tujuan pemerintah untuk melindungi segenap bangsa indonesia dll.

***

Sesungguhnya secara visi, negara indonesia memiliki arahan yang jelas. Namun sebagai warga negara yang sadar dan kritis kita harus dapat melihat adanya penyimpangan dari kontrak sosial tersebut, seprti misalnya konsentrasi sektor ekonomi dan pemerintahan yang terlalu besar di pulau jawa, APBN yang terlalu sedikit di luar pulau jawa, dan bahkan cenderung indonesia adalah jawanisasi. Namun begitu permasalah selalu timbul, seperti kemacetan, urbansinasi, pemukiman kumuh. Hal ini dimungkinkan adalah karena pertumbuhan yang asimetri.

 

Apakah Visi kebangsaan kita masih relevan ? bagimana dengan Misi Bangsa ini ? masihkah akan ada NKRI ?

 

March 28, 2011 - Posted by | HAM, Indonesia, Kontrak Sosial, Samosir, UUD 1945, Visi Kebangsaan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: